TADU RAYA — Tokoh masyarakat Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Muhammad, menyoroti isu mengenai wacana pemindahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah.
Menurut Muhammad, setiap rencana perubahan dalam pelaksanaan program pemerintah perlu dikaji secara matang dan menyeluruh.
Hal tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara tetap efisien dan tepat sasaran.
“Kita tentu mendukung Program MBG karena program ini memiliki tujuan yang sangat baik, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak. Namun, setiap perubahan mekanisme pelaksanaannya harus melalui kajian yang matang,” ujar Muhammad kepada media ini, Kamis, 10 September 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai, apabila pemindahan pelaksanaan MBG ke lingkungan sekolah mengharuskan pembangunan atau penambahan fasilitas baru, maka pemerintah juga perlu menghitung seluruh konsekuensi anggarannya. Bukan hanya biaya pembangunan, tetapi juga biaya operasional, pemeliharaan, tenaga pengelola, hingga sistem pengawasan.
“Jangan sampai dengan alasan efisiensi justru muncul kebutuhan anggaran baru yang lebih besar. Karena itu, seluruh aspek harus dihitung secara terbuka agar tujuan efisiensi benar-benar dapat diwujudkan,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Muhammad juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, kualitas makanan, kebersihan, serta pengawasan dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, mekanisme pengelolaan yang berjalan saat ini tidak harus langsung diubah secara keseluruhan. Hal-hal yang sudah baik dapat dipertahankan, sementara kekurangan yang ditemukan perlu diperbaiki melalui evaluasi dan pengawasan yang lebih optimal.
“Yang perlu kita kedepankan adalah perbaikan sistem. Kalau ada kekurangan, mari diperbaiki. Kalau ada yang sudah berjalan baik, jangan sampai justru hilang,” ungkapnya.
Muhammad berharap pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak dalam setiap proses evaluasi dan perumusan kebijakan terkait MBG, termasuk sekolah, orang tua siswa, masyarakat, tenaga pendidikan, serta pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan dan memberikan manfaat maksimal kepada penerima program.
“Yang terpenting bukan siapa yang mengelola, tetapi bagaimana Program MBG dapat berjalan efektif, transparan, berkualitas, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat,” tegas Muhammad.
Ia menambahkan, keberhasilan Program MBG tidak hanya dapat diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dengan demikian, setiap perubahan mekanisme pelaksanaan MBG diharapkan tidak dilakukan secara terburu-buru, melainkan melalui kajian, evaluasi, dan pertimbangan yang komprehensif demi memastikan program tersebut semakin baik dan mendapat kepercayaan masyarakat. (*)
